Fajar SumateraPlus Lebih Tahu Sumatera

Home | Ragom Saburai | Tanjungkarang | Sumatera | Politik | Berita Utama |

Penyimpangan Bantuan PUAP DPRD Minta Dinas Tindak Tegas

On 12-06-2013 Written by choco lie

 

FAJARSUMATERA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran minta Dinas Pertanian dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), segera menindak tegas Ketua Gapoktan Supriadi dan anggota.DPRD

Hal tersebut dikatakan Rama Diansyah, anggota DPRD Pesawaran melalui seluler, Selasa (11/6), terkait adanya penyimpangan dana bantuan langsung masyarakat Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (BLM PUAP) yang nilainya mencapai Rp 100 juta di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong.

Menurutnya, dugaan penyimpangan dana PUAP di Pesawaran harus segera diselesaikan agar tidak bergejelok. dikarenakan mencuatnya penyimpangan dana PUAP adalah dari kelompok tani itu sendiri.
“Saya kira kalau memang dana PUAP itu digunakan sesuai aturan yang berlaku masarakat pasti tidak akan brontak dan saya menghimbau kepada masarakat kalau memang ada indikasi penyimpangan langsung saja melapor kepihak yang berwajib,” ujarnya.
Rama mengatakan dengan adanya kejadian ini Dinas Pertanian dan peternaka serta BP4K Pesawaran harus melakukan tindakan tegas. Bahkan menurut Rama kejadian ini akibat kurangnya sosialisasi pihak Dinas kepada masyarakat untuk penggunaan dana PUAP.
“Saya menduga penggunaan dana PUAP di Kabupaten Pesawaran ini banyak  tidak sesuai petunjuk teknisnya, mungkin kejadian serupa bukan hanya di Desa Gunung Sugih saja, saya berharap agar Dinas terkait  segera mengambil sikap tegas  untuk menyelesaikan masalah tersebut, jangan sampai menimbulkan hal yang negatif atas pengunaan dana PUAP di Pesawaran, karna pengunaan uang negara sekecil apapun itu harus jelas kegunaannya dan mempunyai tanggung jawab,” tandasnya.
Lanjutdia, Sedangkan untuk kepengurusan Gapoktan di Desa Gunung Sugih menilai tidak sesuai aturan yang berlaku yakni Kepengurusan Gapoktan adalah Petani Bukan Perangkat Desa seperti Kepala Desa Dan Sekertaris Atau Setingkatnya.
“Kita lihat aturan saja dari struktur Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 yang diatur dengan Perturan Daerah (Perda) ketentuannya perangkat Desa Dari.RT, RW Kaur masuk dalam struktur Desa,” ujarnya. [FS-Muhajirin]

 

 

 

Posted in Modus

Be the first to post a comment.