Inspektorat Harus Aktif Awasi Anggaran Daerah

FAJAR SUMATERA – Sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat dituntut lebih berperan aktif  dalam penyusunan anggaran daerah yang akuntable dan menyentuh kepentingan rakyat.Inspektorat lebih mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti hasil temuan BPK.

Demikian yang dikatakan Ketua BPK RI perwakilan Provinsi Lampung, Novy G. A. Pelenkahu, Senin (19/11).  ”Sekarang kami mengembangkan konsep BPK sinergi. Artinya, ada koordinasi dengan pemerintah daerah terkait temuan yang ada. Diharap, Inspektorat mereview, anggaran pemerintah daerah, untuk itu kami membutuhkan kerja maksimal dari pengawas internal tersebut,” kata Novy.

Menurut dia, belum ada kesadaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK masih menjadi masalah. Seharusnya, sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, terutama pasal 20 ayat (5) dan pasal 26 ayat (2), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta mewajibkan lembaga perwakilan/presiden/pemerintah untuk menindaklanjuti

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*